dasar hukum imb. memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa setiap layanan yang ada harus sekurang-kurangnya memuat : a. dasar hukum imb

randjes andreas. - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentang NO Tahun Status Keterangan Hits Download; 1. PBG ini resmi menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang selama ini dikenal. Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Kondsi deretan rumah toko siap huni di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019). 363 laporan atau aduan masyarakat. (IMB) yang disediakan oleh pemerintah daerah (pemda), pemda kabupaten/kota juga berkewajiban menyelenggarakan layanan PBG. IMB adalah surat Izin Mendirikan Bangunan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi. Berdasarkan uraian di atas, memang benar. 28 Tahun 2011. Ada beberapa dokumen yang melekat pada suatu objek berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan,. Dasar Hukum IMB Banyak aturan yang menjadi dasar hukum IMB. Dalam mendirikan suatu bangunan disyaratkan memiliki imb, walaupun hanya melakukan penambahan bagunan. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan. Namun, bagaimana landasan hukum yang mendasarinya? Regulasi yang mengatur mengenai IMB, yaitu. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Berikut ini perbedaannya dilansir dari situs resmi Dinas. IMB menjadi syarat administrasi dan teknis dalam mendirikan bengunan di Indonesia. Konsultanku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Untuk mendapat izin NIB, pemilik usaha perlu untuk memenuhi persyaratan dan Komitmen Izin Apotek. Andalalin besar. (2) Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi: a. Dasar Hukum Pelayanan; 1: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 2: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang. com : Dasar Hukum SKK | Wa/Call : 0812-9288-9438 / 021-21799321 | Dengan Imb-slf Urusan Anda Akan Menjadi Mudah IMB - SLF +622172734224 [email protected] itu, gambar denah yang sudah berupa blueprint akan dijadikan dasar untuk pembuatan IMB. Syarat Bangunan/ Rumah Tinggal. d) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut. Sertifikat. Pada umumnya, mereka mempertanyakan bagaimana dasar hukum imbt baik hukum islam dan hukum positif di indonesia. Keputusan Gubernur No. Kemudian komitmen dasar seperti IMB, Izin Lingkungan (AMDAL), dan izin lainnya dipenuhi secara bertahap sesuai jangka waktu yang diatur dalam PP OSS. Selain itu ada yang mendasari dari suatu hukum hak asasi manusia yang ada di indonesia sebagai berikut: Definisi dan pengertian imb (izin mendirikan bangunan) dan syaratnya. dasar Hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung Nomor 14 Tahun 1998. Kata Kunci. com – Dalam pembangunan sebuah gedung terdapat sejumlah dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi perizinan seperti PBG dan SLF. 5/2019 tentang Perubahan Atas. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau. Rumah123. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:32. Bukti pajak retribusi daerah. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan. Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021. 28/2020 tentang Bangunan Gedung, menjelaskan bahwa dalam mendirikan bangunan kita harus memiliki hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, serta IMB. IMB atau Surat Izin Mendirikan Bangunan memang diperlukan sebagai keabsahan saat hendak membangun atau merenovasi rumah. Nimbus9. Konsumen harus memastikan bahwa pengembang telah memiliki IMB. Korelasi yang erat antara IMB dan Tata Ruang di Kabupaten Batang kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) danMengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja “Pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha. IMB IMB IMB Amdal Lalin Amdal Lalin Amdal Lalin. Pengesahan Rencana TapakPengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Kepala SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu. Landasan Hukum IMB. 2 Klik Masuk pada bagian kanan atas dari halaman beranda SIMBG. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. BEGINI SYARAT PEMBUATANNYA 2023. Konsultanku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara. penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. pu. Pemutihan IMB (IMB) adalah ijin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan namun belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung adalah. Pelaku, yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa (lessor atau mu’jir) dan penyewa atau pengguna jasa (lessee atau musta’jir). Dasar Hukum Dari Duplikat Izin. Dasar hukum keluarnya Permenkes 28 tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Misalnya dalam UU No 34/2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung, PP No 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta PP No 16 Tahun 2021 tentang. Skema pembangunan Build Operate Transfer (“BOT”) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (“Permendagri 19/2016”). Selain untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Persyaratan Kelengkapan Dokumen untuk Membuat IMB 2. , kota semarang, jawa tengah 50184;. Selain itu, ada pula dokumen yang disebut Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung alias SBKBG. Dasar Hukum Tentang Izin Membangun Bangunan (IMB) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. Banggai Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107). Mewujudkan bangunan sesuai fungsi. Dasar hukum SLF Dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum , dasar hukum SLF adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Peraturan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan SLF. Salah satu alasan seseorang mengurus SKK karena mengenal dengan baik dasar hukum SKK serta apa saja sanksinya. Nama Syarat. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung; Peraturan Pemerintah no. Disebutkan pula pada Pasal 7 ayat (1). IMB diberikan kepada 17 perwakilan yang akan berlaku untuk 3 tahun dan bisa. Berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lebih umum kita dengar. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus. Dasar hukum IMB. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau IMB beserta lampiran gambar IMB yang telah diterbitkan sebelumnya jika bangunan telah memiliki IMB;Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yangtinggi, pengembang atau pembangun wajib menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin, yang minimal memuat: [8] Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas; Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai dasar hukum IMB dari provinsi DKI Jakarta. 76/2000, maka permohonan IMB bagi rumah tinggal di daerah khusus Ibukota Jakarta harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Tarif Retribusi Biaya Pembuatan IMB Jakarta. Prosedur penyelesaia n Pengaduan : a. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Dasar Hukum IMB. Dasar Hukum. 3. Dasar hukum AJB sebagai bukti peralihan hak atas tanah merujuk pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya, melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Dasar Hukum Tentang Izin Membangun Bangunan (IMB) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. Adapun IMB kawasan diberikan per Rukun Tetangga (RT). 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan untuk membangun, mengubah, mengurangi, memperluas, atau merawat bangunan yang. Dasar Hukum. Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut. Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Semarang bar. • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; • Keputusan Walikotamadya Kepala. dasar Hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung Nomor 14 Tahun 1998. Permen PUPR No. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (IMB), (Lembaran Daerah Kab. Berdasarkan Pasal 261 ayat (1) PP 16/2021, penerbitan PBG meliputi penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di bawah ini kami juga telah menyiapkan beberapa ulasan. Umum 81 2. Keterangan rencana kabupaten/kota digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) Tidak Terbit. Izin mendirikan bangunan (imb) dasar hukum : 61 Reviews · Cek Harga: Shopee. dalam peraturan dasar tersebut. Dasar Hukum Surat izin Mendirikan Bangunan Ada beberapa landasan hukum soal IMB. Imb Dasar Hukum. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”) diatur sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara. 542 pengaduan melalui SMS, 6. Syarat imb bangunan umum (non rumah tinggal) 9 lantai lebih. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan. Menurut Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“UU bangunan gedung”), setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: a. Sebelumnya Anda menyebutkan bahwa tanah Anda berlokasi di Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan rumah. Izin mendirikan bangunan ( imb ) a. IPPT merupakan dasar untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 12 Tahun 2000. 3 Kegiatan Belajar 1 Konsep Dasar Hukum A. Kedua, dari aspek pemerintahan (daerah),. B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. Rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan dikenakan retribusi imb. Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU LLAJ: “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. See Full PDFDownload PDF. biaya/tarif; f. IPPKBM Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat . Namun secara umum, waktu penyelesaian IMB kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 minggu atau 14 hari setelah anda melakukan pembayaran. Dasar hukum: 1. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. Pemenuhan Komitmen Izin Apotek Pendirian Apotek. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124,Peraturan Daerah. IPPT atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin kepada sebuah perusahaan, instansi, atau badan usaha atas penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). com : Dasar Hukum Izin SIPA | Wa/Call : 0812-9288-9438 / 021-21799321 | Dengan Konsultanku Urusan Anda Jadi Mudah IMB - SLFPersyaratan Prosedur Dasar Hukum Unduh Form Retribusi Waktu Maklumat Pelayanan Visi & Misi Motto Kontak Kami FAQ Persyaratan yang diperlukan : Persyaratan Administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124,Dokumen Persyaratan Salinan Perijinan. 16 Tahun 2021. » Scan Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir) » Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen ASLI. [2] Pasal 1 angka 48 jo. [1] Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“UU 15/2019”) [2] Pasal 1 angka 7 UU 15/2019. “Dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut : 1. “Kalau tidak ada IMB, pengembang tidak boleh memasarkan apartemen. See Full PDF Download PDF. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendag 16/2016 yang menyatakan bahwa gudang digunakan khusus sebagai tempat. Plt Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG merupakan respons atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masing-masing kelas pun memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk diajukan permohonannya. Perda Tangsel Nomor 14 tah un 2011 . Mufli Asmawidjaja . Setiap aturan yang dibuat oleh Pemerintah pastilah memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) atau Hak Pakai (Pasal 42. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang No. Untuk diketahui, IMB bertujuan agar tata letak bangunan menjadi teratur dan sesuai dengan peruntukan tanah. 1. Dasar Hukum. IMB juga akan digunakan sebagai suatu prasyarat mendapatkan akses utilitas seperti air, gas, listrik, dan lain segalanya. Selain itu, IMB juga diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur dan sesuai. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk. memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa setiap layanan yang ada harus sekurang-kurangnya memuat : a. Gantikan Izin Lokasi, KKPR Diklaim Makin Memudahkan Urusan Perizinan Berusaha. Landasan Hukum IMB. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Izin ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan. [2] Lebih khusus lagi, Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang. Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah c. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 2005 No. U. Kedua, dari aspek pemerintahan (daerah),. Adanya surat Izin Apotek bagi Apotek . Jawaban Dari Siti Yuniarti — August 2017 . Saat penghentian renovasi sementara itu, si pemilik rumah diminta untuk mengurus IMB. Penerapan dasar-dasar good governance dalam pengelolaan IMB di Tangerang Selatan belum terlaksana secara optimal. Dasar hukum imb kota bandung. . 12 Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB. Dasar Hukum IMB. IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan, di mana Undang-Undang menyatakan bahwa untuk membangun bangunan di Indonesia diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Jenis Izin: IMB. Dasar Hukum Imb | Call : 21 tahun 1997 dan telah diubah. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) resmi menggantikan IMB, bagaimana prosedur dan syarat memperoleh PBG ini, yuk simak caranya. Namun, bagaimana landasan hukum yang mendasarinya? Regulasi yang mengatur mengenai IMB, yaitu. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai dasar hukum IMB dari provinsi DKI Jakarta. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. DASAR HUKUM. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden (Perpres) No. 4. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pertama, secara politik penataan ruang berakar pada amanat Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di. Dan bahan hukum. Dalam Pasal 2 Dan 3 Dijelaskan Soal Dasar Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Berbunyi:Dasar hukum izin mendirikan bangunan (imb), saksi hukum jika mendirikan bangunan tanpa imb, pengacara konstuksi a&a law office. Syarat Teknis. Aturan tersebut sekaligus mencabut PP 24/2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik (OSS). Dasar Hukum Peraturan Menteri ini. IMB merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah (lihat Pasal 141 huruf a UU No. Memberikan perlindungan hukum.